JAKARTA – Jumlah tenaga kerja yang digunakan menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) terus meningkat. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), hingga 28 Oktober 2024, sebanyak 59.796 orang sudah pernah terdampak PHK, dengan konsentrasi terbesar di dalam DKI Ibukota Indonesia yang mana mencapai 14.501 orang, dihadiri oleh Jawa Tengah dengan 11.252 orang serta Banten 10.524 orang.
Penyebabnya pengurangan tenaga kerja di area beberapa sektor sangat beragam. Terbaru, PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), perusahaan nasional pemegang waralaba KFC pada Indonesia, mengumumkan penutupan 47 gerai (6/11), yang digunakan berimbas terhadap efisiensi karyawan sebanyak 2.274 orang.
Tercatat pada laporan keuangan, ketika ini ada sebanyak 13.715 karyawan hingga 30 September 2024, dari 15.989 karyawan pada 31 Desember 2023. Pihak manajemen mencatat, kinerja keuangan FAST tertekan lantaran masih di fase pemulihan dari dampak Covid-19. Selain itu, situasi bursa yang dimaksud memburuk akibat dampak Krisis Timur Tengah.
Fathin adalah salah satu karyawan yang dimaksud harus kehilangan pekerjaan imbas aksi boikot yang dimaksud dilaksanakan beberapa jumlah masyarakat. Ia mengaku bahwa pemasukan perusahaan tempatnya bekerja menurun, sehingga dirinya terpaksa dirumahkan.
“Restoran tutup sebab tak sanggup menambah masa berlaku kontrak gedung, hasil penjualan turun,” ujar Fathin, beberapa waktu lalu.
Di sedang persaingan dunia kerja yang mana ketat, Fathin menghadapi kesulitan menemukan pekerjaan baru. ” Saya tiada tahu pasti pemicu sulitnya mencari kerja sekarang. Mungkin oleh sebab itu situasi dunia usaha yang digunakan memang benar lagi sulit pada mana-mana. Setelah di-PHK, saya bingung mau kerja apa lagi, sementara permintaan keluarga terus berjalan,” ungkap Fathin.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyampaikan ada beberapa faktor yang digunakan menggalakkan PHK massal, yaitu pelemahan daya beli penduduk juga juga pergerakan boikot.
“Jadi kalau daya beli turun, ini terimbas pada produk-produk sektor yang tersebut dibeli semakin sedikit,” kata Tauhid dalam Jakarta, Rabu (23/10).
Sementara itu, Anggota DPR Fraksi PKB, Arzeti Bilbina menekankan, pemerintah juga DPR sedang berupaya memperluas lapangan kerja sektor formal bagi generasi muda.
“Pemerintah serta DPR harus bekerja sebanding untuk mengantisipasi dampak kegiatan ekonomi dan juga ketenagakerjaan dari aksi ini,” ujar Arzeti, seraya menyerukan peningkatan dukungan pemerintah melalui insentif pajak bagi perusahaan lokal agar dapat mempertahankan tenaga kerja di area sedang lesunya ekonomi.
