Airlangga Temui Anwar Ibrahim Merespons Kebijakan Trump

JAKARTA – Menteri Koordinator Sektor Perekonomian Airlangga Hartarto memilih untuk segera komunikasi kemudian mendatangi Malaya yang tersebut pada waktu ini bertindak selaku Keketuaan ASEAN 2025 pada merespons kebijakan Tarif Resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump . Airlangga bergerak cepat mendirikan komunikasi dengan negara-negara ASEAN yang mana sama-sama terkena tarif resiprokal sebagaimana diinformasikan Trump pada 2 April 2025.
Hari pertama kunjungan ke Kuala Lumpur pada Kamis (3/4/2025), Airlangga mengadakan rapat dengan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Deputy Prime Minister of Tanah Melayu I, pada kediaman resmi DPM I mengeksplorasi perkembangan terbaru kebijakan tarif resiprokal AS. Pada hari kedua, Hari Jumat (4/4/2025), Airlangga diterima segera oleh PM Malaya Datuk Seri Anwar Ibrahim di area kantornya pada Putrajaya.
Anwar Ibrahim menjelaskan bahwa konferensi yang dimaksud untuk mendiskusikan perkembangan dari berbagai kerja sebanding kegiatan ekonomi Negara Malaysia dengan Indonesia. “Prioritas juga diberikan untuk menguatkan dan juga memperbarui sinergi ekonomi, yang digunakan mencerminkan komitmen kerja identik yang mana kuat antara Indonesia dan juga Negara Malaysia ke tingkat yang mana tambahan baik pada masa mendatang,” tuturnya.
“Kami memanfaatkan sepenuhnya persahabatan erat kedua negara, teristimewa di menguatkan tambahan sejumlah lagi kegiatan perekonomian kemudian perdagangan, yang tersebut melibatkan para Pengusaha Indonesia kemudian Tanah Melayu pada berbagai sektor terkait,” sambung PM Anwar Ibrahim.
Sementara itu, Airlangga mengungkapkan bahwa Tanah Melayu selaku Keketuaan ASEAN 2025 menjadi sangat penting untuk menyokong penguatan kerja sejenis seluruh negara ASEAN di menghadapi berbagai tantangan global. “Termasuk respons melawan kebijakan tarif resiprokal AS,” kata Airlangga.
Sejalan dengan Airlangga, PM Anwar juga mengungkapkan bahwa sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Malaya membutuhkan kerja identik dari semua negara tetangga termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kapasitas Malaya sebagai tujuan investasi, pariwisata, kemudian perdagangan dalam kawasan. Pada pertemuan itu, PM Anwar Ibrahim didampingi oleh Menteri Investasi, Perdagangan serta Industri (MITI) Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Azis.
Setelah pertemuan dengan PM Anwar, Airlangga secara langsung menindaklanjuti untuk pertemuan khusus dengan MITI Tengku Zafrul. Pada pertemuan tersebut, Tengku Zafrul mengungkapkan bahwa rapat dengan Airlangga juga mendiskusikan strategi untuk penguatan kegiatan ekonomi regional ASEAN. “Dalam lingkungan global yang tersebut penuh ketidakpastian, Persatuan ASEAN bukanlah lagi pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan. Mari kita perkuat dunia usaha regional untuk kesejahteraan bersama”.
Pada kesempatan itu, Airlangga menegaskan bahwa sikap ASEAN pada Indo Pasifik sangat penting. “Bisa menjadi satu kekuatan yang tersebut sangat besar, untuk menyokong penguatan sektor ekonomi regional pada Kawasan ASEAN lalu di dalam tingkat global,” ungkapnya.
MITI Tengku Zafrul dan juga Menko Airlangga setuju pada ketika kegiatan ekonomi global sedang bergejolak, maka pernyataan ASEAN perlu lebih besar lantang. Diketahui, Indonesia serta Negara Malaysia akan memanfaatkan Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan serta Penanaman Modal (Trade and Investment Framework Agreement/ TIFA) untuk mencari keuntungan dari perdagangan timbal balik lalu mengupayakan berbagai perjanjian kerjasama dengan AS.
“Perlu diadakan sinkronisasi antar negara-negara ASEAN, oleh sebab itu dari 10 negara ASEAN, semua terkena dampak kebijakan tarif resiprokal AS, sehingga perlu secara kolektif memulai pembangunan komunikasi dan juga engagement dengan pemerintahan AS,” kata Airlangga.
Keduanya mengakui bahwa kebijakan tarif Presiden Trump menyebabkan tantangan yang besar terhadap dinamika perdagangan global. Dengan tetap saja menghormati kebijakan tersebut, Indonesia juga Malaya percaya pada hubungan yang dimaksud konstruktif dan juga saling menguntungkan.
Mereka berikrar untuk menjaga kepentingan perekonomian dengan masih menjaga hubungan perdagangan yang digunakan kuat dengan AS.






