JAKARTA – Dewan Pakar BPIP Area Strategi Kebijakan Luar Negeri Dr Darmansjah Djumala menanggapi tindakan WTO terkait gugatan Indonesia dalam bidang perdagangan kelapa sawit.
“Keputusan WTO yang meraih kemenangan gugatan Indonesia di area WTO menunjukkan Indonesia tak pernah tunduk pada tekanan urusan politik Uni Eropa di sengketa dagang kelapa sawit. Hal itu membuktikan juga forum perdagangan multilateral WTO taat hukum di menyelesaikan sengketa dagang sesuai dengan fatsunnya, rule-based approach. Ini adalah preseden bagus bagi Indonesia jikalau kita bersengketa lagi dengan negara anggota untuk komoditas lain,” ujar Djumala, Senin, 20 Januari 2025.
Sebelumnya diberitakan, Panel Organisasi Perdagangan Dunia, WTO (World Trade Organization) pada 17 Januari lalu memutuskan kebijakan Uni Eropa (UE) menghadapi minyak sawit lalu biofuel berbasis vegetasi sawit adalah praktik diskriminasi.
Sebelumnya, UE membatasi pemanfaatan komponen dasar kelapa sawit untuk biofuel sehingga merugikan Indonesia sebagai salah satu pengekspor sawit terbesar di tempat dunia.
Djumala yang tersebut pernah bertugas pada PTRI Jenewa, Swiss, menangani isu-isu perdagangan internasional pada WTO selama ini UE menuduh sawit Indonesia tak memenuhi standar kondisi tubuh akibat kadar lemak kemudian kolesterolnya tinggi.
UE juga menuduh pengembangan perkebunan sawit Indonesia tidaklah memenuhi standar lingkungan hidup.
Menurut Djumala, tuduhan UE yang disebutkan tidak semata lantaran alasan kebugaran lalu lingkungan hidup. “Tapi, lebih banyak penting dari itu, kebijakan UE lebih lanjut bermotifkan urusan politik perdagangan. UE sejak 2003 mulai menerapkan kebijakan renewable energy dengan menggunakan minyak nabati untuk produksi biofuel, yaitu rapeseed juga bunga matahari,” ujarnya.
Dalam hitungan ekonomi, ternyata sebagai komponen dasar pembuatan biofuel, rapeseed, lalu bunga matahari lebih banyak mahal dari kelapa sawit. Hal ini akan menurunkan daya saing rapeseed serta bunga matahari terhadap kelapa sawit.
Dia menuturkan oleh sebab itu kalah bersaing dengan sawit Indonesia dan juga untuk melindungi petani rapeseed lalu bunga matahari, UE menerapkan kebijakan diskriminatif dengan membatasi pemanfaatan sawit sebagai unsur dasar biofuel.
