JAKARTA – Pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber penyediaan listrik dapat menjadi salah satu strategi mencapai swasembada energi Indonesia. Saat dilantik menjadi Presiden, Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia akan berfokus pada pengelolaan energi terbarukan untuk mencapai swasembada energi sesuai dengan Asta Cita.
Arahan ini menjadi acuan utama penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, khususnya pada bidang ketenagalistrikan. Menurut data Kementerian ESDM, kemungkinan energi terbarukan dalam Indonesia sebesar mencapai 3.686 GW.
Data dari Kementerian ESDM hingga November 2024, menunjukan masih ada sekitar 86 desa yang mana belum memiliki akses listrik. Maka dari itu, perlu didorong perkembangan pembangkit listrik terbarukan sesuai peluang energi setempat dan juga dedieselisasi, penyelenggaraan jaringan distribusi serta terisolasi juga pengembangan listrik perdesaan.
Penggunaan listrik terbarukan juga dapat membantu penurunan impor energi serta tercapainya target stok infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pemenuhan keperluan listrik per kapita dapat menunjukkan majunya perekonomian suatu negara.
Deputi Sarana serta Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ervan Maksum mengatakan, untuk mencapai target transisi energi bukan sanggup semata-mata mengandalkan pembiayaan dari APBN atau APBD saja. Transisi energi di tempat Indonesia memerlukan pembiayaan alternatif dari sumber-sumber non-pemerintah, lalu pelibatan modal swasta untuk mencapai target-target dalam sektor ketenagalistrikan.
Untuk itu pemerintah menyiapkan kerangka regulasi juga kebijakan untuk memobilisasi pendanaan kemudian pembangunan ekonomi swasta tersebut. Bekerjasama dengan berbagai perusahaan swasta serta lembaga pemilik modal sangat diperlukan.
”Salah satu inisiatif yang mana dapat ditawarkan untuk perusahaan adalah penyelenggaraan dana environment, sustainability and governance (ESG) yang dimaksud diarahkan untuk menggalang proyek energi terbarukan di tempat desa, sebagai kewajiban perusahaan untuk menurunkan emisi karbon dari aktivitas perusahaan yang digunakan dilakukan,” katanya pada siaran pers, Mingguan (24/11/2024).
Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, serta Informatika, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Taufiq Hidayat Putra mengatakan, perencanaan sektor ketenagalistrikan dalam Indonesia mencakup akses listrik yang digunakan berkualitas. Tidak belaka ke industri, tapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat, khususnya dalam desa.
Pemerintah Indonesia kemudian seluruh pemangku kepentingan harus bahu-membahu untuk mencapai transisi energi pada sektor ketenagalistrikan. ”Kita harus memperkuat saudara-saudari kita yang tersebut berada di dalam desa khususnya untuk menikmati listrik yang bersih, aman dan juga terjangkau dengan prospek energi terbarukan pada wilayah masing-masing,” jelasnya.
Dengan listrik yang mana berkualitas, publik desa dapat menerima berbagai faedah dalam berbagai bidang, salah satunya modernisasi pada aktivitas pertanian atau yang rutin disebut dengan electrifying agriculture. Sedangkan di dalam desa nelayan, akses listrik berkualitas memungkinkan penyediaan cold storage untuk menyimpan hasil tangkapan ikan segar tambahan lama.
