JAKARTA – Menteri Koordinator Area Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pengembangan kawasan sektor ekonomi khusus (KEK) menjadi salah satu inisiatif pemerintah di mencapai target pertumbuhan kegiatan ekonomi sebesar delapan persen per tahun. Hal itu dikatakan Airlangga pada acara Indonesia SEZ Business Wadah 2024, Mulai Pekan (9/12/2024).
Pada kesempatan yang mana sebanding juga disebutkan masifnya aliran penanaman modal yang tersebut masuk dan juga aktivitas bidang dari 24 KEK yang digunakan sudah ada ditetapkan pemerintah dapat memacu peningkatan sektor ekonomi lebih tinggi tinggi. “Mengingat arahan Presiden pada mengejar perkembangan dunia usaha delapan persen, salah satunya inisiatif yang mana dapat mewujudkan ini adalah lewat KEK,” ujar Airlangga.
Terpisah, Asosiasi Pemerhati Penggiat Daerah Aglomerasi (APPDESA) menilai kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi itu membutuhkan dukungan semua pihak, teristimewa dari koalisi. “Partai partisipan koalisi harus menjamin bahwa seluruh anggota komite hingga kader, dari pusat juga daerah, tegak lurus mencipta kondisi agar iklim berjuang selalu positif untuk investasi,” kata Koordinator Nasional APPDESA Rifaldi Utama.
Rifaldi menambahkan, setiap anggota koalisi dalam daerah, khususnya anggota badan di area tingkat kota serta kabupaten seharusnya bisa saja menjadi motor untuk menghindari terjadinya segala peluang yang dimaksud dapat mengganggu kegiatan ekonomi di tempat tempat masing-masing, seperti adanya aksi-aksi yang digunakan ditunggangi kepentingan juga iming-iming uang.
“Para anggota komite ini harus menarik batas tegas juga memberikan edukasi untuk warga pentingnya cipta kondisi untuk menggalakkan perekonomian negara yang digunakan ditargetkan mencapai 8%,” pungkasnya.
Aksi Demo Danau Lido Dinilai Sarat Kepentingan serta Uang
Sebagaimana diketahui bersatu sudah terjadi rangkaian aksi unjuk rasa terkait Danau Lido pada kawasan Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Bahkan pada rangkaian aksi itu, hadir juga anggota DPRD Daerah Bogor dengan syarat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Edwin Sumarga.
Menurut APPDESA, peluncuran anggota partai koalisi di rangkaian aksi yang disebutkan menunjukkan ketidakpedulian terhadap acara Presiden di tempat bidang ekonomi. Terlebih, bila aksi tersebut, sebagaimana disinyalir sebagian pihak, sudah pernah ditunggangi beragam kepentingan apalagi bila terindikasi adanya imbalan uang.
“Demo akan menghambat kegiatan kegiatan ekonomi di tempat sekitar. Apabila anggota koalisi tidaklah sepenuh hati membantu kebijakan pemerintah, inilah waktu yang tepat bagi presiden untuk mereview koalisinya,” kata Rifaldi.
Namun, Rifaldi berharap sebelum disharmoni terjadi di Koalisi Indonesia Maju, para petinggi partai mampu menentukan sikap untuk para anggota partai, terlebih merekan yang tersebut terpilih di area majelis baik pusat maupun daerah, agar tegak lurus mengawal kebijakan pemerintah. “Demi negara, partai harusnya ganti legislator yang bukan klir,” pungkasnya.
