JAKARTA – Menteri Koordinator Sektor Infrastruktur juga Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) menanggapi perihal pagar laut di dalam Tangerang, Banten yang digunakan mempunyai sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) juga Sertifikat Hak Milik (SHM). AHY menyatakan bukan tahu-menahu mengenai hal tersebut.
AHY menyatakan HGB itu mengundurkan diri dari pada 2023. Artinya, HGB pagar laut ini pergi dari dalam era Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, beredar nama pemilik sertifikat HGB yang dimaksud adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Pasalnya, salah satu perusahaan miliknya memegang sertifikat melawan nama PT Cahaya Inti Sentosa, anak usaha PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI).
“Saya bukan tahu, saya bukan tahu, kemudian tentunya ini sudah ada terjadi sebelumnya untuk yang HGB itu kan, 2023. Dan sekali lagi dikarenakan itu sudah ada keluar, saya masuk kan 2024. Tentu tidaklah semuanya kan kita review, kecuali ada pelaporan, kecuali ada yang tersebut disampaikan oleh rakyat atau pihak manapun,” kata AHY di tempat Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
AHY menekankan pemerintah akan merespons laporan rakyat jikalau ditemukan kejanggalan pada penerbitan sertifikat. “Oleh dikarenakan itu, tentu kita juga mengapresiasi apabila ada ternyata hal-hal yang dianggap tiada pas di area masa lalu, lantaran sekali lagi berbicara lahan, tanah serta juga tata ruang ini kan seluruh Indonesia,” ujarnya.
“Apalagi yang mana telah diputuskan pada masa lalu tentu kalau tiada ada laporan, bukan ada temuan, tidak ada kemungkinan besar satu persatu kita cek seperti itu. Nah justru kita meninjau ini sebagai bentuk yang mana keterbukaan,” ujarnya.
“Jika ada laporan ataupun ada temuan-temuan yang digunakan dirasakan tidaklah pas kemudian perlu mendapatkan atensi dari pemerintah, khususnya pada hal ini adalah Kementerian ATR BPN, tentu kita mengupayakan agar ini segera dilaksanakan penelusuran, investigasi kemudian juga langkah-langkah yang tepat sesuai dengan hukum juga aturan berlaku,” katanya.
