JAKARTA – Kemajuan Papua melalui berbagai rencana pengerjaan merupakan salah satu fokus utama pemerintah selama 10 tahun terakhir. Hal itu dijalankan pada rangka mengatasi ketimpangan wilayah di tempat Indonesia.
Melalui Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang mana diturunkan ke rencana aksi bernama Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah berupaya menciptakan penyelenggaraan yang digunakan merata lalu berkeadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya di area Papua.
Deputi Sektor Pembangunan Lokal Kementerian PPM/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti, menegaskan pentingnya kolaborasi dan juga sinkronisasi berbagai acara pemerintah untuk meyakinkan setiap warga negara memiliki hak yang sebanding berhadapan dengan pembangunan.
Sejak awal RPJMN di dalam 2014, pemerintah telah terjadi menekankan pada pengerjaan dari pinggiran, dengan fokus pada wilayah timur Indonesia, termasuk Papua.
“Kita meninjau adanya ketimpangan antara wilayah timur kemudian barat. Semua berhak berhadapan dengan pengerjaan yang mana merata kemudian berkeadilan,” ucapannya di Pertemuan Merdeka Barat (FMB9) dengan tema ’10 Tahun Membangun Papua dengan Pendekatan Indonesia-Sentris’, Hari Senin (14/10).
Sinkronisasi RIPPP dengan RPJMN ini mengarah pada penguatan infrastruktur dasar, layanan sosial, dan juga dukungan untuk sektor ekonomi lokal, dalam mana dampaknya dapat dirasakan segera oleh masyarakat.
Pembangunan Papua melalui RIPPP serta RPJMN dirancang sebagai langkah strategis baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan RIPPP yang digunakan berjangka waktu 20 tahun, pemerintah menetapkan visi konstruksi yang tersebut detail pada rencana aksi lima tahunan.
Dari 2025 hingga 2029, RPJMN yang mana akan disusun Bappenas guna meyakinkan keberlanjutan pembangunan Papua oleh pemerintahan selanjutnya, dengan masih mengedepankan konstruksi infrastruktur, pengolahan industri, juga pemberdayaan publik lokal.
