Kasus Predator Anak di area Tangerang, Selly Gantina Tekankan Kepentingan Menerapkan UU TPKS
JAKARTA – Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Selly Andriany Gantina, menekankan pentingnya implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang tersebut disahkan pada 2022.
Sebab aturan ini sanggup menjerat maksimal pelaku predator anak, khususnya terkait perkara panti asuhan di area Kunciran Pinang, Tangerang, Banten yang mana mencuat belakangan ini.
“Kasus di dalam Tangerang harus menerapkan UU TPKS. Ini adalah menjadi pelajaran juga peringatan serius bagi semua pihak dalam Republik ini untuk menghargai wanita kemudian anak. Jangan sampai kekerasan atau pelecehan terjadi lagi,” tegas Selly Gantina dalam Gedung DPR, Kamis (10/10/2024).
Selly menggarisbawahi UU TPKS yang mana disahkan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI, memiliki kekuatan menjerat pelaku kekerasan seksual. Selain menindak pelaku, sanksi juga berlaku terhadap lembaga yang dimaksud lalai di pengawasan.
“Panti asuhan pada Tangerang perlu diperiksa legalitasnya, termasuk izin operasional. Tindakan hukum dapat berlaku tidak ada belaka bahi pelaku, tetapi juga lembaga tersebut, termasuk penyitaan aset pelaku,” jelasnya.
Pengungkapan identitas pelaku dianggap penting untuk memberikan efek jera, dan juga pemeliharaan hukum bagi korban, termasuk rehabilitasi mental dan juga pengamanan identitas mereka. “Dengan demikian, pelaku bukan hanya sekali dikenakan sanksi hukum tetapi juga sanksi sosial dari masyarakat. Wajah dia akan terpublikasi di tempat media digital,” tambahnya.
Selly juga mengapresiasi langkah cepat Polres Metro Tangerang yang dimaksud berhasil membongkar perkara ini setelahnya menerima informasi melalui direct message (DM) di tempat Instagram.
Ia berharap Kapolres Metro Tangerang Perkotaan Kombes Zain Dwi Nugroho mengusut tuntas perkara ini, tak hanya saja menangkap satu pelaku yang digunakan DPO tetapi juga mendata secara terperinci korban untuk meyakinkan mereka itu mendapatkan pendampingan yang dimaksud diperlukan.
Selly menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai lembaga, seperti kepolisian, dinas sosial, juga lembaga proteksi anak, untuk menangani persoalan hukum ini secara komprehensif. “Kerja serupa ini diharapkan dapat menguatkan upaya pemeliharaan juga rehabilitasi bagi korban, juga mengurangi terulangnya kejadian sama di dalam masa depan,” tutupnya.
