JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Lingkup Politik, Hukum, kemudian Ketenteraman (Menko Polhukam) Mahfud MD merasa nasionalisme terlukai mengawasi situasi hukum di tempat Indonesia ketika ini. Negara didikte oleh bandit serta diam saja.
Hal itu disampaikan Mahfud MD pada Inisiatif Terus Terang berjudul ‘Jangan Biarkan Negara Didikte Bandit’ yang tersebut diunggah di dalam kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (14/1/2025). Awalnya, mantan Menteri Kehakiman era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menyoroti banyak perkara hukum di area Indonesia. Antara lain, tindakan hukum korupsi tata niaga komoditas timah yang digunakan merugikan negara Rp300 triliun, perkara pagar laut, tindakan hukum suap hakim yang dimaksud melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar, kemudian mobil dinas pejabat negara RI 36 yang tersebut Patwalnya dinilai arogan.
“Saya anu Mas, merasa apa ya, pertama kasihan untuk rakyat, yang kedua apa ya, rasa nasionalisme saya itu merasa terlukai juga. Bukan semata-mata rasa ketidakadilan, rasa nasionalisme. Masak negara didikti oleh cecunguk-cecunguk begitu. Terluka saya. Ini adalah negara begitu besar, diatur oleh bandit-bandit kayak gitu negara diam, pura-pura nggak tahu,” kata Mahfud MD dikutip, Rabu (15/1/2025).
Ketika terjadi suatu kasus, kata Mahfud, kerap kali tidak ada ada pihak yang mengakui, bahkan saling lempar tanggung jawab dengan dalih bukan tahu. Padahal, menurut Mahfud, setiap urusan sudah pernah ada pembagian tugasnya.
“Bahkan untuk menerangkan mobil RI 36 hanya saling bilang tidak ada tahu coba. Nggak ada yang dimaksud berani menerangkan ini loh aturannya. Baru sesudah ribut juga mengelak, ada yang dimaksud ngaku. Oh bukanlah saya itu, itu mobil saya tapi saya bukan ada di area situ,” katanya.
Mahfud menekankan bahwa mobil dinas pejabat bukan boleh dipakai orang lain, tanpa ada pejabatnya pada dalamnya. Mahfud kemudian menceritakan belasan tahun memakai mobil dinas, istrinya tidaklah boleh naik mobil dinasnya tanpa ada dirinya.
“Apalagi anak, apalagi orang lain, apalagi preman yang mana duduk dalam situ, nggak boleh dong. Harus tahu dari menit ke menit, ajudan itu harus mencatatkan data mobilnya dipakai siapa. Nggak boleh orang lain duduk dalam situ,” tandas Mahfud MD.
“Nah ini jalan dikawal lagi kan, bilang nggak ada orangnya lah, nggak ada inilah, pejabat nggak jujur ini, pejabat nggak jujur. Tersinggung saya, negara kok jadi kayak gini, jadi kayak kampungan,” tandasnya.
