JAKARTA – Rencana pembentukan kabinet zaken oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto , yang diharapkan akan diisi oleh profesional semakin sulit direalisasikan. Sebab, nama-nama calon menteri dan juga delegasi menteri yang tersebut dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya sebagian besar berasal dari politikus.
Ekonom dan juga Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyebut, dari 49 calon menteri yang mana dipanggil pada 14 Oktober 2024, sebagian besar berasal dari partai-partai kebijakan pemerintah besar, seperti Gerindra, PAN, PKB, serta Demokrat
“Ini menunjukkan bahwa janji kabinet zaken tambahan terlihat sebagai pura-pura zaken, dalam mana unsur politikus masih dominan, serta bahkan mengesampingkan profesional yang digunakan tidak ada berafiliasi dengan partai,” ujarnya, Rabu (16/10/2024).
Sementara kabinet zaken adalah konsep pada mana menteri-menteri yang digunakan diangkat seharusnya berasal dari kalangan non-politisi, yang mana bukan terikat dengan kepentingan partai, juga cuma fokus pada keahlian dan juga pengalaman di area sektor yang dimaksud mereka tangani.
Kabinet ini dijanjikan akan berisi para profesional serta teknokrat yang tersebut berkompeten, terlepas dari afiliasi kebijakan pemerintah mereka. Idea ini sejalan dengan keperluan negara untuk menghadapi berbagai tantangan global seperti krisis energi, pembaharuan iklim, hingga ancaman geopolitik.
Menurut Nur Hidayat, kabinet zaken dianggap sebagai solusi untuk meyakinkan bahwa pemerintahan berjalan lebih tinggi efektif, transparan, dan juga berorientasi pada hasil, tanpa dihambat oleh kepentingan partai politik.
“Namun, realitas kebijakan pemerintah Indonesia tampaknya kembali menantang idealisme ini, juga kebijakan pemerintah dagang sapi istilah populer yang dimaksud menggambarkan negosiasi kebijakan pemerintah yang transaksional mulai terlihat mendominasi komposisi kabinet,” katanya.
Kondisi itu semakin mencolok ketika mengawasi daftar calon perwakilan menteri yang tersebut dipanggil pada Selasa, 15 Oktober 2024. Menurut Nur Hidayat, ini mengindikasikan bahwa kabinet Prabowo lebih tinggi diarahkan pada akomodasi urusan politik daripada penekanan pada kompetensi teknis.
